admin

Tanda-Tanda Burnout Mengajar Akibat PMM: Solusi Cepat PGRI Menjaga Kesehatan Mental

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan identifikasi dini dan lembar aksi kesehatan mental bertajuk Protokol Deteksi Dini Burnout Administrasi Digital PMM dan Layanan Intervensi Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Pendidik. Dokumen ini dikeluarkan secara resmi melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memberikan solusi cepat bagi pendidik yang mengalami kelelahan mental, kecemasan berlebih, dan penurunan produktivitas akibat beban administratif aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan e-Kinerja yang tumpang-tindih.

PGRI menilai bahwa integritas dan ketenangan jiwa guru adalah pondasi utama kualitas pendidikan. Pemaksaan pemenuhan poin kinerja digital secara berlebihan tanpa memperhatikan ambang batas kapasitas mental pendidik merupakan bentuk kekerasan administratif yang merugikan ekosistem sekolah.

5 Tanda-Tanda Utama Burnout Mengajar Akibat PMM

1. Kelelahan Emosional Kronis (Emotional Exhaustion): Mengalami kejenuhan mendalam, kecemasan saat membuka aplikasi PMM, serta kelelahan fisik ekstrim yang tidak hilang meskipun telah beristirahat di akhir pekan.
2. Depersonalisasi & Sinisme Terhadap Siswa: Munculnya rasa jarak emosional dengan peserta didik, berkurangnya empati saat mengajar di kelas, dan menganggap tugas mengajar hanya sebatas kewajiban formalitas.
3. Penurunan Kepuasan Pencapaian Diri (Reduced Personal Accomplishment): Merasa gagal sebagai pendidik karena waktu mengajar tersita oleh pembuatan dokumentasi, aksi nyata, dan unggah berkas administrasi digital.
4. Gangguan Tidur & Gejala Somatis: Mengalami insomnia, migrain berulang, serta ketegangan otot akibat tekanan mengejar tenggat waktu (deadline) penilaian kinerja.
5. Konflik Peran & Pengabaian Kehidupan Keluarga: Tumpahnya beban kerja administrasi digital ke ruang domestik, sehingga mengganggu kualitas waktu bersama keluarga di rumah.

4 Solusi Cepat PGRI Menjaga Kesehatan Mental Guru

1. Pelayanan Psychological First Aid (PFA) & Konseling Gratis via SLCC PGRI

Melalui PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), organisasi membuka Posko Konseling Mental Guru baik secara daring (online) maupun luring. SLCC menyiagakan psikolog dan konselor sebaya untuk memberikan tindakan awal Psychological First Aid (PFA), relaksasi emosional, serta pendampingan pemulihan trauma kerja secara berkala dan rahasia.

2. Penyederhanaan Laporan e-Kinerja & Penolakan Syarat PMM Berbelit

PGRI menginstruksikan seluruh Pengurus PGRI Daerah dan Kepala Sekolah untuk menerapkan penyederhanaan laporan aksi nyata. PMM harus dikembalikan pada fungsi asalnya sebagai sarana belajar mandiri yang fleksibel, bukan instrumen pembebanan berburu sertifikat yang menyita waktu mengajar di kelas.

3. Proteksi Jam Kerja Efektif & Pembatasan Akses Digital Malam Hari

PGRI mendesak sekolah untuk menetapkan Aturan Pembatasan Kerja Digital (Right to Disconnect). Kepala Sekolah dan Pengawas dilarang memberikan instruksi unggah berkas, pengisian e-Kinerja, atau rapat virtual PMM di luar jam kerja efektif sekolah guna menjamin waktu istirahat dan pemulihan mental guru.

4. Perisai Imunitas Kedinasan & Perlindungan TPG via LKBH PGRI

PGRI menjamin tidak boleh ada penundaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sanksi disiplin kedinasan bagi guru yang menunda pengisian PMM akibat masalah kesehatan mental. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perisai hukum (Legal Shield) untuk membatalkan sanksi administratif sepihak dari oknum birokrasi daerah.

Matriks Identifikasi & Solusi Intervensi Burnout PGRI

“Kesehatan mental guru adalah keselamatan dunia pendidikan. Hentikan perburuan sertifikat digital yang menyiksa jiwa pendidik. Kembali fokus pada anak didik dengan hati yang tenang, dan biarkan PGRI membentengi hak-hak kedinasan serta kesehatan mental Anda.” — Pengurus Besar PGRI / SLCC PGRI / LKBH PGRI.

admin

Pelajaran Koding & AI Mulai Masuk SD: Cara Guru PGRI Menyiasati Keterbatasan Alat

Pelajaran Koding & AI Mulai Masuk SD: Cara Guru PGRI Menyiasati Keterbatasan Alat

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan pedagogis dan kerangka adaptasi teknologi bertajuk Strategi Kreatif Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Buatan (AI) Sekolah Dasar di Tengah Keterbatasan Sarana dan Prasarana Digital. Dokumen ini diterbitkan melalui kerja sama PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memandu para pendidik SD di seluruh Indonesia—terutama di daerah 3T dan sekolah minim komputer—dalam menyampaikan konsep dasar algoritma dan nalar komputasional tanpa bergantung pada perangkat keras berbiaya mahal.

PGRI menilai bahwa pengenalan Kurikulum Koding dan AI untuk tingkat SD harus berfokus pada pembentukan nalar logika (computational thinking), pemecahan masalah, dan etika pemanfaatan teknologi, bukan sekadar ketrampilan teknis mengetik sintaks program atau ketersediaan laboratorium komputer mewah.

4 Strategi Kreatif Guru PGRI Mengajar Koding & AI Minim Perangkat

1. Penerapan Metode Unplugged Coding (Koding Tanpa Komputer)

Guru menggunakan pendekatan Unplugged Coding untuk mengenalkan konsep logika koding (seperti sekuens, perulangan/loop, dan kondisi if-else) memanfaatkan media fisik sederhana (papan grid tanah/lantai, kartu instruksi, serta permainan papan). Siswa belajar menyusun langkah-langkah logika penyelesaian masalah (algoritma) secara berregu tanpa perlu menyalakan komputer.

2. Pemanfaatan Platform Digital Ringan & Akses Luring (Offline) via SLCC

Melalui PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), organisasi memfasilitasi modul aplikasi koding visual berbasis blok (seperti Scratch Jr atau Blockly) yang dapat dioperasikan secara luring (offline) pada satu perangkat telepon pintar (smartphone) guru atau komputer tunggal sekolah. SLCC menyediakan pustaka simulasi gratis yang dapat dibagikan antar-guru tanpa menyedot kuota internet besar.

3. Pembelajaran Etika AI & Nalar Kritis Melalui Simulasi Peran (Role-Play)

Pengenalan konsep Kecerdasan Buatan (AI) dilakukan melalui aktivitas diskusi interaktif dan permainan peran (role-play). Guru mengajak siswa menganalisis bagaimana AI “belajar” dari data, mengenali pola visual sederhananya, serta menanamkan etika dasar seperti integritas akademik, privasi data, dan dampak sosial AI dalam kehidupan sehari-hari secara menyenangkan (Joyful Learning).

4. Perlindungan Beban Kurikulum & Perisai Legalitas via LKBH PGRI

PB PGRI mendesak Dinas Pendidikan untuk tidak menjadikan ketersediaan laboratorium komputer sebagai syarat kaku penilaian kinerja guru atau akreditasi sekolah. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perlindungan imunitas kedinasan untuk membentengi guru dari sanksi administratif atau intimidasi pengawas apabila capaian pembelajaran Koding/AI dilakukan melalui pendekatan inovatif unplugged akibat keterbatasan fasilitas sekolah.

Matriks Adaptasi Pembelajaran Koding & AI di Sekolah Dasar

“Koding dan AI di Sekolah Dasar adalah tentang melatih cara berpikir, bukan sekadar menatap layar. Dengan logika unplugged dan kreativitas mengajar, guru PGRI membuktikan bahwa keterbatasan alat bukanlah penghalang untuk melahirkan generasi yang cerdas komputasional dan berkarakter mulia.” — Pengurus Besar PGRI / SLCC PGRI / LKBH PGRI.

admin

Guru Disuruh Masak dan Cuci Piring MBG? PGRI Minta Pemerintah Sebar Tim Khusus

Siaran Pers PGRI:

Guru Disuruh Masak dan Cuci Piring MBG? PGRI Minta Pemerintah Sebar Tim Khusus

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis surat desakan nasional dan pedoman perlindungan tugas kedinasan bertajuk Penegasan Pemisahan Tugas Edukatif dan Desakan Pembentukan serta Penyebaran Tim Khusus Logistik/Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dokumen ini diterbitkan secara resmi melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk merespons maraknya praktik penyimpangan di lapangan di mana pendidik dan tenaga kependidikan dipaksa melakukan tugas fisik luar fungsi profesi, seperti memasak, menyiapkan porsi, hingga mencuci peralatan makan MBG.

PGRI secara tegas mengecam dan menolak segala bentuk pembebanan tugas domestik dan logistik MBG kepada guru. Memaksa guru mengurus dapur dan mencuci piring adalah bentuk pelecehan terhadap martabat profesi pendidik yang merusak fokus Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) serta menyita hak belajar peserta didik.

4 Tuntutan Strategis PB PGRI Terkait Penyebaran Tim Khusus MBG

1. Pembentukan & Penyebaran Tim Khusus Pelayanan MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN)

PGRI mendesak BGN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pemerintah Daerah untuk segera merekrut, melatih, dan menyebar Tim Khusus Pelayanan Logistik MBG di setiap satuan pendidikan. Tim khusus ini bertanggung jawab penuh atas seluruh rantai operasional luar kelas: mulai dari penerimaan pasokan, pengolahan/pembagian porsi, pembersihan tempat makan, hingga pengelolaan sampah dapur.

2. Pembatasan Peran Guru Sebatas Pembiasaan Edukatif Karakter

PGRI menginstruksikan seluruh Kepala Sekolah dan guru untuk membatasi keterlibatan dalam MBG hanya pada fungsi pendampingan edukatif saat jam istirahat. Guru bertugas mengarahkan siswa melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), memimpin doa sebelum/sesudah makan, serta mengedukasi adab makan dan gizi seimbang di dalam kelas. Guru dilarang keras dibebani tugas memasak, membongkar muatan, membagikan porsi fisik, atau mencuci wadah makan.

3. Penyiapan Dapur Khusus Terpisah & Larangan Menggunakan Fasilitas Sekolah

Pemerintah dan vendor MBG wajib menyiapkan Dapur Pelayanan terpisah di luar area ruang kelas atau menggunakan fasilitas Satuan Pelayanan BGN. Dilarang keras mengalihfungsikan ruang kelas, laboratorium, atau perpustakaan sekolah menjadi dapur umum, serta dilarang menyedot fasilitas air bersih dan listrik sekolah yang diperuntukkan bagi kebutuhan harian siswa.

4. Perisai Imunitas Kedinasan & Perlindungan Hukum via LKBH PGRI

PGRI menjamin perlindungan hukum dan imunitas kedinasan bagi Kepala Sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang menolak perintah dinas atau tekanan birokrasi daerah yang memaksakan tugas cuci piring dan memasak MBG kepada pendidik. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perisai advokasi (Legal Shield) untuk memproses secara tegas setiap tindakan penekanan, intimidasi, atau ancaman sanksi administratif.

Matriks Pembagian Peran Operasional MBG di Sekolah

“Guru dihadirkan di sekolah untuk memanusiakan manusia melalui ilmu dan karakter, bukan untuk dijadikan juru masak atau pencuci piring program katering. BGN wajib menerjunkan tim khusus pelayanan MBG agar guru tetap fokus pada tugas mulianya mendidik anak bangsa!” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.

admin

Erupsi Gunung Susulan Mengancam: PGRI Terbitkan Panduan PJJ Darurat Sekolah

Erupsi Gunung Susulan Mengancam: PGRI Terbitkan Panduan PJJ Darurat Sekolah

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis surat instruksi darurat bencana dan pedoman teknis keselamatan bertajuk Panduan Operasional Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Darurat dan Aktivasi Protokol Keselamatan Warga Sekolah di Zone Bahaya Erupsi Gunung Berapi. Dokumen ini diluncurkan melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Kepala Sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam merespons ancaman erupsi susulan dan hujan abu vulkanik tanpa mengorbankan keselamatan jiwa atau hak belajar peserta didik.

PGRI menegaskan bahwa dalam kondisi krisis bencana alam, keselamatan fisik dan kesehatan paru-paru warga sekolah berada di atas seluruh target kurikulum. Sekolah di wilayah KRB (Kawasan Rawan Bencana) wajib segera mengalihkan modus KBM ke PJJ Darurat begitu status kedaruratan ditetapkan oleh otoritas berwenang.

4 Langkah Strategis Panduan PJJ Darurat Erupsi PGRI

1. Hak Diskresi Kepala Sekolah & Aktivasi Otomatis PJJ Darurat

PB PGRI menginstruksikan seluruh Kepala Sekolah di zona terdampak atau rawan abu vulkanik untuk menggunakan hak diskresi kedinasan meliburkan KBM Tatap Muka (PTM) dan mengaktifkan PJJ Darurat secara mandiri. Keputusan ini tidak boleh dihambat oleh birokrasi perizinan daerah yang lambat, guna menghindari risiko keterpaparan siswa dan guru terhadap awan panas maupun abu vulkanik pekat.

2. Modul PJJ Nir-Stres & Fleksibilitas Penilaian Hasil Belajar

Melalui PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), PGRI menyediakan pedoman kurikulum darurat berbasis penugasan kontekstual yang nir-stres. Guru diimbau tidak memberikan beban akademik berat, melainkan berfokus pada materi edukasi kesiapsiagaan bencana, mitigasi erupsi, serta penugasan mandiri yang dapat diakses baik secara daring (online) maupun luring (modul cetak/lembar kerja ringkas).

3. Moratorium E-Kinerja/PMM & Distribusi Masker N95 via SLCC PGRI

PGRI mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberlakukan moratorium total pengisian PMM dan absensi digital di wilayah terdampak erupsi. Di saat yang sama, jaringan SLCC PGRI menerjunkan tim relawan untuk membagikan masker standar respiratori (N95/KN95) serta bantuan logistik darurat bagi guru dan siswa yang mengungsi di posko-posko kedaruratan.

4. Bantuan Psychological First Aid (PFA) & Perisai Legalitas via LKBH PGRI

SLCC PGRI menyiagakan tim konseling untuk memberikan pemulihan trauma (Psychological First Aid) bagi guru dan peserta didik yang terdampak bencana. Selain itu, LKBH PGRI memberikan jaminan perlindungan hukum total (Legal Shield) untuk membatalkan sanksi kedinasan atau pemotongan TPG tidak sah akibat terganggunya pelaporan administrasi selama masa tanggap darurat.

Matriks Protokol Keselamatan & PJJ Darurat Erupsi Gunung

“Keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi di dalam ruang pendidikan. Di hadapan ancaman erupsi gunung berapi, lindungi anak-anak kita, alihkan KBM ke PJJ Darurat, dan pastikan tidak ada guru yang dibebani administrasi di tengah bencana.” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.

admin

Jerat Pinjol Ancam Guru Honorer: Koperasi PGRI Beri Solusi Pinjaman Tanpa Bunga

Jerat Pinjol Ancam Guru Honorer: Koperasi PGRI Beri Solusi Pinjaman Tanpa Bunga

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar instruksi penyelamatan finansial dan pedoman pembiayaan darurat bertajuk Program Pembebasan Jerat Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dan Penyediaan Skema Pinjaman Bebas Bunga (Qardhul Hasan) Melalui Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI/Koperasi PGRI) Bagi Guru Honorer. Dokumen ini diterbitkan secara resmi melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memutus ketergantungan guru non-ASN pada skema pinjaman berbunga tinggi yang merusak ketenangan mengajar dan integritas profesi.

PGRI secara tegas menyatakan bahwa maraknya guru honorer yang terjerat pinjol ilegal adalah cerminan dari belum meratanya kesejahteraan dan keterlambatan pembayaran honorarium. Koperasi PGRI bersama LKBH hadir secara konkret untuk memberikan jaminan perlindungan ekonomi dan bantuan hukum menyeluruh.

4 Langkah Strategis Koperasi PGRI Bebaskan Guru Honorer dari Pinjol

1. Penyediaan Skema Pinjaman Bebas Bunga (Qardhul Hasan)

KPRI/Koperasi PGRI membuka akses Pinjaman Darurat Bebas Bunga (Qardhul Hasan) khusus bagi guru honorer anggota PGRI untuk memenuhi kebutuhan mendesak (seperti biaya kesehatan, pendidikan anak, atau kebutuhan pokok harian). Pembiayaan ini murni mengembalikan pokok tanpa tambahan bunga, denda harian, atau biaya administrasi yang tersembunyi.

2. Skema Takeover Utang Pinjol & Cicilan Khusus Guru Honorer

Bagi guru honorer yang sudah terlanjur terjebak pinjol ilegal, Koperasi PGRI menyediakan fasilitasi pengalihan (takeover) utang. Konsorsium koperasi melakukan restrukturisasi pembayaran utang pokok, membebaskan denda eksorbitan, dan mengubahnya menjadi skema cicilan ringan yang disesuaikan dengan kemampuan pendapatan bulanan guru.

3. Konseling Keuangan & Literasi Digital Bebas Pinjol via SLCC PGRI

Melalui PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), organisasi memberikan pelatihan manajemen keuangan keluarga, edukasi bahaya fintech ilegal, serta pendampingan pemanfaatan fasilitas insentif pajak UMKM (omzet hingga Rp500 juta/tahun bebas PPh) bagi guru yang memiliki usaha sampingan produktif.

4. Perisai Legalitas & Perlindungan dari Teror Debt Collector via LKBH PGRI

PGRI memberikan perisai advokasi hukum total (Legal Shield) terhadap segala aksi intimidasi, teror penyebaran data pribadi (doxxing), maupun ancaman fisik dari debt collector pinjol ilegal. Melalui LKBH PGRI, organisasi siap mendampingi pelaporan resmi ke Polda/OJK serta membentengi nama baik dan status kedinasan guru di lingkungan sekolah.

Matriks Perbandingan Solusi Finansial Guru Honorer

“Martabat guru honorer adalah martabat dunia pendidikan Indonesia. Tidak boleh ada lagi pendidik yang ketakutan mengajar karena teror pinjol ilegal. Koperasi PGRI menyediakan solusi pinjaman tanpa bunga, sementara LKBH PGRI berdiri di depan membentengi hak dan keselamatan para guru.” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.

admin

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Belum Masuk Rekening? Cek Penyebab dan Langkah PGRI

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Belum Masuk Rekening? Cek Penyebab dan Langkah PGRI

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan penanganan kendala hak keuangan dan skema pengawalan kedinasan bertajuk Panduan Penelusuran Penyebab Keterlambatan dan Langkah Aksi Khusus PGRI Mengawal Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Dokumen ini diterbitkan oleh PB PGRI bersama PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memberikan petunjuk praktis bagi para pendidik dalam mengidentifikasi hambatan teknis pencairan TPG sekaligus memastikan intervensi advokasi organisasi berjalan hingga dana masuk ke rekening guru.

PGRI menegaskan bahwa TPG adalah hak konstitusional pendidik atas profesionalismenya. Setiap rupiah yang tertahan akibat kerumitan birokrasi, malfungsi sistem digital, atau kelalaian pemutakhiran data daerah harus segera diselesaikan tanpa mengorbankan ketenangan mengajar guru.

4 Penyebab Utama TPG Belum Masuk Rekening & Langkah Solusi PGRI

1. Kendala Validasi Data Dapodik & Status Info GTK Belum Valid (Kode 02/07/08)

• Penyebab: Ketidaksesuaian beban mengajar linier (kurang dari 24 jam tatap muka), perbedaan data NIK/NUPTK antara bank dan Dapodik, atau kelengkapan data rombel yang belum terverifikasi oleh operator sekolah.
• Langkah PGRI: Melalui SLCC PGRI, organisasi menyediakan tim verifikasi pendampingan teknis bagi operator sekolah dan guru untuk melakukan pemutakhiran data (updating) secara presisi sebelum batas waktu sinkronisasi nasional ditutup.

2. Keterlambatan Penerbitan SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) Pusat

• Penyebab: Penundaan penerbitan SKTP oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akibat antrean validasi digital atau gangguan integrasi data kinerja guru.
• Langkah PGRI: PB PGRI melakukan audit digital secara berkala dan mengajukan desakan langsung (direct lobbying) ke Kementerian untuk mempercepat otomatisasi penerbitan SKTP massal tanpa persyaratan berkas fisik tambahan.

3. Pengendapan Dana di Kas Daerah (Kasda) & Birokrasi Berbelit Dinas Pendidikan

• Penyebab: Dana TPG sudah ditransfer dari Kas Negara ke Kas Daerah (Kasda), namun tertahan di tingkat Pemerintah Daerah akibat proses verifikasi ulang berkas cetak yang berulang-ulang atau keterlambatan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
• Langkah PGRI: LKBH PGRI di tingkat Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Somasi dan Penagihan Resmi kepada Dinas Pendidikan dan BKAD setempat untuk menghentikan pemandegan dana serta mendesak pencairan seketika ke rekening guru.

4. Kendala Retur Rekening Pasca-Transfer Bank

• Penyebab: Terjadi pemblokiran, masa pasif (dormant), atau ketidaksesuaian nama pemilik rekening di bank penyalur sehingga dana membal kembali ke kas penampung.
• Langkah PGRI: PGRI menyiagakan Posko Pengaduan TPG di setiap cabang pengurus untuk menginventarisasi nomor rekening bermasalah dan memfasilitasi koordinasi cepat antara guru, bank penyalur, dan Dinas Pendidikan.

Matriks Identifikasi Penyebab & Skema Aksi Pengawalan PGRI

“Setiap jam mengajar guru harus dibayar tuntas tanpa ada alasan penundaan birokrasi. Jika TPG Anda belum masuk rekening, manfaatkan Posko Pengaduan PGRI: kami kawal dari pemutakhiran data hingga dana benar-benar berada di tangan Anda!” — Pengurus Besar PGRI / SLCC PGRI / LKBH PGRI.

admin

Kabut Asap Karhutla Makin Parah: PGRI Desak Sekolah Liburkan KBM Tatap Muka

Kabut Asap Karhutla Makin Parah: PGRI Desak Sekolah Liburkan KBM Tatap Muka

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis surat desakan darurat dan panduan krisis bencana lingkungan bertajuk Penegasan Hak Diskresi Kepala Sekolah, Desakan Moratorium KBM Tatap Muka di Region Terdampak Kabut Asap Karhutla, dan Aktivasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Darurat. Dokumen ini diterbitkan melalui kerja sama PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk merespons lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang menyentuh level berbahaya di berbagai provinsi terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), guna melindungi kesehatan paru-paru peserta didik dan jajaran pendidik.

PGRI menegaskan bahwa keselamatan jiwa dan kesehatan fisik warga sekolah adalah prioritas hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Memaksa guru dan siswa tetap menyelenggatakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tengah pekatnya paparan racun asap Karhutla adalah bentuk kelalaian keselamatan yang mengancam masa depan generasi bangsa.

4 Tuntutan Darurat & Protokol Pengamanan PGRI di Area Karhutla

1. Diskresi Otomatis Libur PTM & Pelaksanaan PJJ Darurat

PB PGRI mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kepala Daerah untuk segera menerbitkan instruksi penutupan sementara bangunan sekolah dan mengalihkan KBM ke moda Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). PGRI memberikan jaminan hak diskresi penuh bagi Kepala Sekolah untuk meliburkan PTM secara mandiri apabila indikator ISPU lokal telah melampaui ambang batas tidak sehat/berbahaya, tanpa harus menunggu kerumitan birokrasi daerah.

2. Penghentian Kewajiban Presensi Digital & Moratorium PMM di Zone Bencana

PGRI menuntut moratorium total pengisian e-Kinerja,Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan absensi finger-print digital bagi guru di wilayah terdampak Karhutla. Guru difokuskan penuh pada penyiapan materi PJJ yang fleksibel dan pendampingan kesehatan keluarga tanpa dibayangi ancaman sanksi administratif atau pemotongan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

3. Distribusi Masker N95/KN95 & Logistik Darurat via SLCC PGRI

Melalui PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), organisasi menginstruksikan jaringan PGRI Daerah untuk membagikan masker standar respiratori (N95/KN95) serta pembersih udara (air purifier) darurat bagi guru dan siswa. SLCC menyediakan panduan pengajaran PJJ nir-stres yang disesuaikan dengan keterbatasan koneksi di area krisis lingkungan.

4. Perisai Legalitas & Perlindungan Hak Kedinasan via LKBH PGRI

PGRI menjamin imunitas hukum total bagi Kepala Sekolah yang mengambil keputusan berani meliburkan PTM demi menyelamatkan warga sekolah dari paparan asap. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perisai advokasi (Legal Shield) untuk membatalkan sanksi kedinasan tidak sah dari oknum dinas pendidikan yang memaksakan PTM di tengah krisis udara.

Matriks Protokol Keselamatan KBM di Area Karhutla

“Napas anak-anak kita dan kesehatan paru-paru para guru jauh lebih berharga daripada lembar administrasi presensi harian. Saat asap Karhutla mengancam jiwa, segera alihkan ke PJJ, lindungi warga sekolah, dan stop pemaksaan PTM!” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.

admin

Menu MBG Diduga Basi di Beberapa Daerah: Sikap Tegas PGRI Amankan Posisi Guru

Menu MBG Diduga Basi di Beberapa Daerah: Sikap Tegas PGRI Amankan Posisi Guru

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar instruksi kedinasan dan penegasan perisai imunitas hukum bertajuk Protokol Penanganan Pangan Tak Layak/Basi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Imunitas Hukum Total (Vendor Fault Shield) Bagi Guru dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dikeluarkan melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI merespons maraknya temuan paket makanan berbau, basi, atau tidak layak konsumsi di beberapa daerah, guna memastikan aparat sekolah steril dari tuduhan kelalaian maupun beban finansial akibat kesalahan vendor penyedia.

PGRI menegaskan bahwa guru dan pihak sekolah tidak memiliki kapasitas laboratorium untuk menguji kualitas mikrobiologi atau tingkat kesegaran bahan masakan olahan dapur luar. Seluruh risiko mutu masakan basi atau rusak sepenuhnya berada pada rantai pasok penyedia (vendor) dan Satuan Pelayanan Badan Gizi Nasional (BGN).

4 Langkah Sikap Tegas & Protokol Pengamanan Guru Versi PB PGRI

1. Penerapan Hak Tolak Distribusi di Pintu Gerbang Sekolah

PGRI menginstruksikan Satgas Logistik Sekolah dan guru pengawas untuk langsung menerapkan Hak Tolak Distribusi apabila saat pemeriksaan fisik awal (Organoleptic Check singkat) ditemukan tanda-tanda makanan berbau asam, berlendir, kemasan rusak, atau berjamur. Makanan yang mencurigakan dilarang keras dibagikan kepada siswa dan wajib diangkut kembali oleh armada vendor.

2. Pelaporan Terstruktur & Pembuatan Berita Acara Penolakan

Apabila ditemukan makanan tidak layak konsumsi, Kepala Sekolah membuat Berita Acara Penolakan Paket MBG yang ditandatangani bersama petugas pengantar vendor. Saluran laporan resmi langsung diteruskan ke Satuan Pelayanan BGN setempat dan Dinas Pendidikan untuk penghentian sementara operasional vendor terkait tanpa memicu kepanikan massal di lingkungan sekolah.

3. Sterilisasi Bebas Biaya & Pengantian Porsi Pengganti oleh Vendor

PGRI melarang keras sekolah menggunakan kas operasional sekolah (BOS) atau iuran guru untuk mengganti paket makanan basi. Pihak vendor dan BGN bertanggung jawab penuh menyediakan porsi pengganti yang segar dan higienis atau menanggung konsekuensi darurat tanpa membebankan finansial sekolah maupun wali murid.

4. Perisai Imunitas Hukum Mutlak (Vendor Fault Shield) via LKBH PGRI

PGRI menegaskan asas Strict Liability Vendor (Tanggung Jawab Mutlak Penyedia) atas seluruh temuan makanan basi atau dampaknya terhadap kesehatan. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perisai imunitas hukum (Legal Shield) untuk melindungi guru dan Kepala Sekolah dari intimidasi oknum birokrasi, ancaman sanksi kedinasan, maupun pemanggilan tidak sah oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Matriks Penanganan Temuan Menu MBG Basi di Sekolah

“Tugas guru adalah mendidik dan memuliakan anak bangsa, bukan menanggung dampak kebusukan atau kelalaian katering luar. PGRI pasang badan: jangan salahkan atau bebani sekolah atas makanan basi olahan vendor!” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.

admin

Kasus Guru Dipolisikan Terus Berulang: LBH PGRI Siap Sediakan Pengacara Gratis

Kasus Guru Dipolisikan Terus Berulang: LKBH PGRI Siap Sediakan Pengacara Gratis

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis instruksi advokasi kedinasan dan penegasan perlindungan profesi bertajuk Penyediaan Layanan Bantuan Hukum dan Advokat Gratis Secara Nasional Melalui LKBH PGRI Bagi Guru yang Menghadapi Kriminalisasi Saat Mengabdi. Dokumen ini dirilis oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI bersama PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) untuk merespons maraknya tindakan pelaporan pidana dan pemeriksaan sepihak oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap guru yang sedang menjalankan fungsi penegakan disiplin dan pendidikan karakter di sekolah.

PGRI secara tegas menyatakan bahwa berulangnya kasus guru dipolisikan adalah bentuk ancaman serius terhadap keberlangsungan dunia pendidikan nasional. Guru tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri di hadapan proses hukum atas tindakan pendisiplinan yang beritikad baik.

4 Pilar Bantuan Hukum & Bantuan Advokat Gratis LKBH PGRI

1. Pendampingan Advokat Gratis di Seluruh Tingkat Pemeriksaan

LKBH PGRI menyiagakan jaringan pengacara dan advokat di seluruh tingkatan (Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat) untuk mendampingi guru secara 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Pendampingan dilakukan sejak tahap pemanggilan saksi di Kepolisian, penyusunan berkas perkara, hingga pembelaan resmi di persidangan Pengadilan Negeri.

2. Penegakan Benteng Hukum Lex Specialis & Yurisprudensi MA

Tim advokat LKBH PGRI mengawal secara ketat penerapan pasal imunitas profesi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (No. 1554 K/Pid/2013) yang menegaskan bahwa guru tidak dapat dipidana saat menjalankan tugas mendidik dan mendisiplinkan siswa. LKBH PGRI mendesak APH untuk menghentikan penyidikan (SP3) atau mengedepankan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

3. Penolakan BAP Intimidatif & Perlindungan Status Kedinasan Guru

LKBH PGRI memfasiitasi penolakan terhadap pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memojokkan atau intimidatif dari pihak manapun. Selain itu, PGRI melarang keras Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah menjatuhkan sanksi administratif, pemotongan gaji/TPG, maupun pemberhentian sementara kepada guru yang sedang menjalani proses hukum pendisiplinan murid.

4. Pelatihan Batas Hukum & Manajemen Krisis Sekolah via SLCC

Melalui PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), organisasi menyelenggarakan pelatihan rutin bagi guru mengenai batas-batas hukum pendisiplinan siswa, pembuatan SOP perlindungan sekolah, serta manajemen komunikasi risiko dengan orang tua/wali murid untuk mencegah sengketa berujung pada pelaporan polisi.

Matriks Skema Perlindungan Hukum Gratis LKBH PGRI

“Setiap kali ada guru yang dipolisikan karena mendisipkan muridnya, itu adalah duka bagi seluruh korps pendidik. LKBH PGRI hadir pasang badan: kami sediakan advokat gratis untuk membela, mendampingi, dan memastikan keadilan serta kehormatan profesi guru tetap tegak berdiri.” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.

admin

Gaji PPPK Paruh Waktu Cair Berapa? Ini Hitungan Resmi dan Kawalan Ketat PGRI

Siaran Pers PGRI:

Gaji PPPK Paruh Waktu Cair Berapa? Ini Hitungan Resmi dan Kawalan Ketat PGRI

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis pedoman keterbukaan informasi publik dan simulasi formula pengawasan gaji bertajuk Klarifikasi Formula Penghitungan dan Pengawalan Ketat Besaran Skema Gaji PPPK Paruh Waktu Bagi Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan. Dokumen ini dikeluarkan oleh PB PGRI bersama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI serta PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) untuk merespons kesimpangsiuran informasi di lapangan terkait besaran nominal gaji PPPK Paruh Waktu, sekaligus memastikan tidak ada penurunan pendapatan bagi eks guru honorer.

PGRI secara tegas menolak narasi bahwa penetapan status PPPK Paruh Waktu memlegitimasi pemotongan penghasilan. Skema ini dirancang sebagai landasan kepastian status ASN bertahap, sehingga formulasi penggajian wajib berbasis kelayakan hidup dan asas keadilan.

4 Kerangka Formula Gaji & Pengawalan Ketat PB PGRI

1. Formulasi Dasar Gaji (Salary Floor) Minimal Sama Serta Hak TPG

PGRI mengunci prinsip Salary Floor (dasar gaji minimal): nominal gaji PPPK Paruh Waktu tidak boleh lebih rendah dari besaran honorarium yang diterima saat berstatus guru honorer. Bagi guru PPPK Paruh Waktu yang telah memiliki Sertifikat Pendidik, hak pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) wajib tetap berjalan utuh sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa ada pengurangan.

2. Simulasi Perhitungan Proporsional Jam Kerja Efektif

Besaran gaji pokok dihitung secara transparan berbasis jam kerja efektif bulanan. Formula perhitungan resmi yang dikawal PGRI adalah:

$$\text{Gaji Diterima} = \left( \frac{\text{Jam Kerja Efektif Disepakati}}{\text{Jam Kerja Full-Time (37.5 Jam/Minggu)}} \right) \times \text{Standar Gaji PPPK Penuh Waktu}$$

Jika rasio jam kerja yang disepakati adalah 50% dari jam kerja ASN penuh waktu, maka beban tugas mengajar disesuaikan proporsional, memberikan ruang fleksibilitas bagi guru untuk mengaktualisasikan diri atau mengelola usaha produktif mandiri (seperti Koperasi/Kopdes).

3. Kepastian Alokasi APBD & Penguncian Anggaran Daerah

PB PGRI mendesak Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) mengunci pos anggaran PPPK Paruh Waktu dalam APBD secara tepat waktu. Pemda dilarang keras menunda pencairan gaji dengan alasan keterbatasan kas daerah atau pemindahan alokasi anggaran non-pendidikan.

4. Posko Pengaduan & Perisai Legalitas via LKBH PGRI

PGRI menginstruksikan seluruh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota untuk membuka Posko Pengaduan Gaji PPPK Paruh Waktu. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perisai advokasi (Legal Shield) untuk memproses Pemda, Dinas Pendidikan, atau Kepala Sekolah yang terbukti memotong gaji, memberlakukan jam kerja full-time secara ilegal, atau memperlambat hak keuangan para pendidik.

Matriks Simulasi & Kawalan Penggajian PPPK Paruh Waktu

“Gaji PPPK Paruh Waktu bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak atas pengabdian guru. PGRI mengawal ketat setiap rupiah yang menjadi hak pendidik: tidak boleh ada pemotongan, tidak boleh ada penundaan, dan jam kerja wajib proporsional!” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.