admin

Nasib Guru Honorer yang Tak Lolos PPPK: Tuntutan Akhir PGRI Kepada Pemerintah

Siaran Pers PGRI:

Nasib Guru Honorer yang Tak Lolos PPPK: Tuntutan Akhir PGRI Kepada Pemerintah

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar tuntutan nasional dan batas kebijakan perlindungan status kedinasan bertajuk Sikap Akhir dan Tuntutan Mutlak PB PGRI Kepada Pemerintah Atas Penyelamatan Guru Honorer yang Tidak Lolos Seleksi PPPK Melalui Skema Masa Transisi, Penetapan NIP certainty, dan Jaminan Kelayakan Hidup. Dokumen ini diterbitkan secara resmi melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memberikan kepastian karir, mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta melindungi status mengabdi para guru honorer di seluruh Indonesia.

PGRI secara tegas menyatakan bahwa guru honorer yang belum lolos seleksi PPPK bukan karena ketidakmampuan profesionalisme, melainkan akibat terbatasnya formasi yang dibuka oleh Pemerintah Daerah. Pengabdian bertahun-tahun para pendidik tidak boleh dihapuskan begitu saja oleh sistem administrasi kaku.

4 Tuntutan Akhir & Skema Penyelamatan Guru Honorer PB PGRI

1. Penetapan Otomatis ke Skema PPPK Paruh Waktu Tanpa PHK

PB PGRI menuntut Pemerintah Pusat (KemenPAN-RB, BKN, dan Kemendikdasmen) serta Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan mutlak bahwa tidak ada sama sekali PHK bagi guru honorer. Seluruh guru honorer yang telah terdata dan memenuhi ambang batas namun belum mendapatkan formasi wajib langsung diakomodasi ke dalam skema PPPK Paruh Waktu dengan jaminan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) resmi.

2. Kepastian Roadmap Pengangkatan Berkala Menjadi PPPK Penuh Waktu

PGRI mendesak diterbitkannya regulasi teknis (Roadmap) yang mengikat Pemerintah Daerah untuk mentransisikan status guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap tanpa tes ulang yang memberatkan. Pengangkatan didasarkan pada skala prioritas masa kerja, kualifikasi pendidikan, dan kesesuaian unit kerja tanpa digeser oleh pelamar umum baru.

3. Jaminan Standar Kelayakan Hidup (Salary Floor) & Pembatasan Beban Kerja

Selama dalam masa transisi PPPK Paruh Waktu, PGRI menuntut penetapan Batas Bawah Upah Layak (Salary Floor) yang mengacu pada standar penghasilan minimum daerah setempat. Pembagian jam mengajar dan beban kerja disesuaikan secara proporsional agar guru memiliki kepastian hukum dan tidak dieksploitasi dengan beban tugas di luar kapasitas reward yang diterima.

4. Perisai Imunitas Kedinasan & Bantuan Hukum Pengawalan NIP via LKBH PGRI

PGRI melarang keras Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan mengganti posisi guru honorer lokal dengan tenaga baru atau memberhentikan secara sepihak. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perisai advokasi (Legal Shield) untuk memproses secara hukum serta melayangkan gugatan terhadap oknum pejabat yang melakukan tindakan diskriminatif atau malinterprestasi aturan penataan honorer.

Matriks Transformasi Perlindungan Guru Honorer Tidak Lolos PPPK

“Guru honorer adalah tulang punggung keberlangsungan sekolah-sekolah di Indonesia. Jangan pernah campakkan pengabdian mereka hanya karena keterbatasan formasi! PGRI akan terus mengawal dan pasang badan sampai seluruh guru honorer mendapatkan kepastian NIP, status kerja yang bermartabat, dan hak hidup yang layak!” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.

admin

Pelatihan Ber-JP Gratis PGRI: Trik Kumpul Poin Kenaikan Pangkat Tanpa Bayar

Pelatihan Ber-JP Gratis PGRI: Trik Kumpul Poin Kenaikan Pangkat Tanpa Bayar

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis program akselerasi kompetensi dan panduan pengumpulan angka kredit bertajuk Akses Pelatihan Ber-Jam Pelajaran (JP) Gratis dan Strategi Pengumpulan Poin Kenaikan Pangkat Bebas Biaya Bagi Guru ASN, PPPK, dan Swasta. Dokumen ini diluncurkan secara resmi melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memberantas praktik komersialisasi webinar bodong dan jualan sertifikat berbayar yang menguras kantong para pendidik.

PGRI secara tegas mengecam maraknya penawaran pelatihan/webinar komersialisasi yang memanfaatkan kecemasan guru dalam memenuhi target poin e-Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Peningkatan kompetensi guru adalah hak profesional yang wajib difasilitasi tanpa ada pungutan biaya apapun.

4 Trik Kumpul Poin Kenaikan Pangkat Gratis Versi SLCC PGRI

1. Mengikuti Diklat & Webinar Resmi Ber-JP 100% Gratis via SLCC PGRI

Melalui PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) di tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota, PGRI menyelenggarakan diklat teknis, workshop metodologi pembelajaran (seperti Deep Learning), dan seri webinar pedagogik secara 100% gratis. Setiap peserta yang lulus dan menyelesaikan tugas karya mendapatkan Sertifikat Resmi Ber-JP (32 JP, 64 JP, hingga 96 JP) yang diakui secara nasional dalam sistem e-Kinerja dan BKN.

2. Optimalisasi Peran Sebagai Penelaah Aksi Nyata & Peserta Komunitas Belajar (Kombel)

Guru dapat mengumpulkan poin pengembangan diri tanpa keluar uang dengan menjadi penggerak Komunitas Belajar (Kombel) di sekolah/kapanewon, peserta berbagi praktik baik, atau penelaah (reviewer) karya di platform pembelajaran terintegrasi. Aktivitas kolektif guru ini menghasilkan bukti karya dan sertifikat kegiatan yang sah bernilai poin kinerja tinggi.

3. Pemanfaatan Sertifikat Pengimbangan & Mentoring Sebaya

SLCC PGRI memfasilitasi skema Peer Mentoring (Pengimbangan Sebaya), di mana guru yang telah mengikuti pelatihan lanjutan membagikan ilmunya kepada rekan sejawat di satuan pendidikan masing-masing. Kegiatan diseminasi internal ini diterbitkan laporan kinerjanya dan disahkan oleh Kepala Sekolah sebagai bukti dukung pengembangan kompetensi yang valid.

4. Perisai Imunitas Hukum & Penolakan Sertifikat Bodong Berbayar via LKBH PGRI

PGRI melarang keras Dinas Pendidikan, Pengawas, maupun Tim Penilai SKP menolak sertifikat resmi ber-JP yang diterbitkan oleh organisasi profesi PGRI/SLCC. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perisai advokasi (Legal Shield) untuk membatalkan diskriminasi penilaian serta memproses oknum yang memaksa guru membeli paket sertifikat berbayar dari lembaga travel/kegiatan tidak terakreditasi.

Matriks Perbandingan Akses Pelatihan Guru

“Jangan mau diperas oleh jualan sertifikat dan webinar berbayar! PGRI melalui SLCC menyediakan fasilitas pelatihan ber-JP lengkap secara gratis. Kumpulkan poin kenaikan pangkat Anda dengan terhormat, hemat, dan terjamin validitas hukumnya.” — Pengurus Besar PGRI / SLCC PGRI / LKBH PGRI.

admin

Skema Kenaikan Pangkat Guru ASN Terbaru: Panduan Bebas Kendala dari PGRI

Siaran Pers PGRI:

Skema Kenaikan Pangkat Guru ASN Terbaru: Panduan Bebas Kendala dari PGRI

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar panduan teknis kenaikan jenjang jabatan dan advokasi kedinasan bertajuk Panduan Operasional Pengurusan Kenaikan Pangkat Guru ASN/PPPK Bebas Kendala Birokrasi dan Pemanfaatan Otomatisasi Integrasi Data. Dokumen ini dikeluarkan oleh PB PGRI bersama PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memandu para pendidik ASN dalam memahami mekanisme periodesasi usulan kenaikan pangkat terbaru dari BKN dan Kemendikdasmen, sekaligus memangkas praktik percaloan dan kerumitan administrasi di daerah.

PGRI menegaskan bahwa kenaikan pangkat adalah hak karir berkeadilan bagi setiap guru ASN. Proses pengusulan harus berlangsung transparan, otomatis, dan tidak boleh lagi membebankan guru dengan tumpukan berkas fisik (paperless) yang menyita waktu mengajar.

4 Langkah Strategis Pengurusan Kenaikan Pangkat Bebas Kendala

1. Pemanfaatan Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit Integrasi

Dalam skema terbaru, guru tidak perlu lagi menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) konvensional yang rumit. Angka Kredit diperoleh secara otomatis melalui konversi predikat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan (Sangat Baik/Baik) yang terintegrasi pada sistem BKN. Guru cukup memastikan data kinerja tahunan terisi akurat di portal e-Kinerja tanpa perlu mengumpulkan karya tulis fisik berulang.

2. Optimalisasi Periodesasi Usulan Kenaikan Pangkat 6 Periode

Sesuai regulasi terbaru BKN, usulan kenaikan pangkat kini dibuka dalam 6 periode setiap tahun (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember). PGRI mengimbau guru ASN untuk memanfaatkan fleksibilitas frekuensi ini: jika usulan belum rampung pada satu periode karena kendala verifikasi data, perbaikan dapat segera diajukan pada periode berikutnya tanpa perlu menunggu satu tahun penuh.

3. Pemutakhiran Data Mandiri & Sinkronisasi SIASN via SLCC PGRI

Melalui PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), organisasi membuka Klinik Layanan SIASN & Digital Karir Guru. Tim SLCC memberikan pendampingan teknis bagi guru untuk memutakhirkan data riwayat pendidikan, sertifikat pendidik (Sertdik), Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan (UKKJ), serta kelengkapan berkas digital pada Sistem Informasi ASN (SIASN) guna mencegah status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) atau BTL (Berkas Terdaftar Lanjut).

4. Perisai Perlindungan Hak Karir & Bebas Pungli via LKBH PGRI

PGRI melarang keras adanya pungutan liar (pungli), pemotongan insentif, atau penundaan usulan kenaikan pangkat oleh oknum Dinas Pendidikan maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perisai advokasi (Legal Shield) untuk memproses pejabat atau instansi yang dengan sengaja menghambat atau mengintimidasi usulan kenaikan pangkat guru yang telah memenuhi kualifikasi.

Matriks Transformasi Skema Kenaikan Pangkat Guru ASN

“Kenaikan pangkat adalah wujud penghargaan atas dedikasi dan profesionalisme guru, bukan ajang komersialisasi berkas. PGRI hadir mengawal setiap tahap pengusulan agar berjalan otomatis, adil, transparan, dan bebas dari kendala birokrasi!” — Pengurus Besar PGRI / SLCC PGRI / LKBH PGRI.

admin

Makanan MBG Bikin Siswa Diare: Siapa yang Bertanggung Jawab Secara Hukum?

Siaran Pers PGRI:

Makanan MBG Bikin Siswa Diare: Siapa yang Bertanggung Jawab Secara Hukum?

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar penegasan imunitas profesi dan batas tanggung jawab hukum bertajuk Pernyataan Sikap Resmi PB PGRI dan Kerangka Tanggung Jawab Hukum Atas Kasus Keracunan/Kesehatan Akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dokumen ini dikeluarkan oleh PB PGRI bersama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI serta PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) untuk merespons terulangnya kasus siswa mengalami diare, mual, atau keracunan pangan pasca-mengonsumsi paket MBG, guna memberikan kepastian hukum mutlak bahwa guru dan sekolah tidak dapat dipidanakan atas kelalaian vendor.

PGRI secara tegas menyatakan bahwa keselamatan dan kualitas kebersihan (food hygiene) makanan adalah tanggung jawab penuh penyedia (vendor/katering) dan Satuan Pelayanan Badan Gizi Nasional (BGN). Guru bertindak sebatas pendamping pembelajaran dan tidak memiliki keahlian uji klinis mikrobiologi atas masakan olahan luar.

Kerangka Penegasan Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability)

1. Tanggung Jawab Mutlak Vendor (Strict Liability Vendor)

Secara hukum, pihak vendor penyedia makanan dan Satuan Pelayanan BGN memegang Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan aturan tata kelola BGN. Segala kerugian kesehatan, biaya pengobatan medis/rawat inap siswa, hingga sanksi pidana atas kelalaian kontaminasi pangan berada sepenuhnya di pundak penyedia, bukan sekolah.

2. Imunitas Hukum Mutlak Guru & Kepala Sekolah (Vendor Fault Shield)

PGRI menjamin imunitas hukum total (Vendor Fault Shield) bagi guru, wali kelas, dan Kepala Sekolah. Pendidik yang membagikan paket MBG sesuai prosedur standar kedatangan dari vendor tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata apabila terjadi kasus diare atau keracunan massal. Guru dilindungi oleh UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen saat menjalankan tugas kedinasan.

3. Pembebasan Beban Biaya Pengobatan dari Kas Sekolah / Bos

Dilarang keras membebankan biaya pengobatan siswa yang mengalami diare/keracunan kepada pihak guru, Kepala Sekolah, atau dana Operasional Sekolah (BOS). Seluruh pembiayaan penanganan medis di fasilitas kesehatan wajib ditanggung penuh oleh vendor penyedia kerja sama dan BGN melalui mekanisme ganti rugi/asuransi kesehatan darurat.

4. Intervensi Bantuan Hukum Total via LKBH PGRI

PGRI menginstruksikan seluruh pengurus daerah untuk mengaktifkan Tim Reaksi Cepat LKBH PGRI. Apabila ada oknum birokrasi, Aparat Penegak Hukum (APH), atau pihak luar yang mencoba memintai keterangan intimidatif, mengkriminalisasi, atau menyalahkan guru atas kasus keracunan MBG, LKBH PGRI siap menurunkan advokat untuk membentengi guru secara 100% gratis.

Matriks Pembagian Tanggung Jawab Hukum Insidentil MBG

“Guru bertugas memberikan ilmu dan karakter, bukan menguji bakteri makanan olahan dapur luar. Jika terjadi insiden siswa diare akibat menu MBG, tudingan dan tanggung jawab hukum 100% ada di tangan vendor! LKBH PGRI pasang badan membentengi seluruh guru dari upaya kriminalisasi.” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.

admin

Posko Trauma Healing PGRI di Pengungsian Erupsi: Bantu Siswa Bebas dari Stres

Posko Trauma Healing PGRI di Pengungsian Erupsi: Bantu Siswa Bebas dari Stres

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis instruksi kemanusiaan dan protokol pemulihan krisis bertajuk Aktivasi Posko Layanan Trauma Healing dan Psychological First Aid (PFA) Bagi Siswa dan Guru Terdampak Erupsi Gunung Berapi di Wilayah Pengungsian. Dokumen ini diterbitkan oleh PB PGRI bersama PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memberikan pendampingan psikososial intensif, menjaga kesehatan mental anak-anak pengungsi, serta memastikan kegiatan edukasi darurat berjalan aman tanpa tekanan akademik di lokasi bencana.

PGRI menegaskan bahwa di tengah ancaman erupsi susulan dan ketidakpastian di pos pengungsian, pemulihan jiwa dan rasa aman anak-anak adalah prioritas utama. Trauma Healing dihadirkan untuk mengembalikan keceriaan anak dan membebaskan mereka dari rasa cemas berlebih (post-traumatic stress).

4 Kerangka Layanan Posko Trauma Healing SLCC PGRI

1. Pelaksanaan Psychological First Aid (PFA) & Pendampingan Emosional

Tim relawan SLCC PGRI yang terdiri dari guru terlatih, konselor, dan psikolog menerjunkan metode PFA langsung di tenda-tenda pengungsian. Layanan ini berfokus pada stabilisasi emosi, mendengarkan secara aktif, serta mengembalikan stabilitas mental anak dan guru yang mengalami kepanikan akibat peristiwa erupsi.

2. Kegiatan Joyful Learning & Terapi Bermain Terarah (Play Therapy)

Posko PGRI menyediakan ruang belajar ramah anak yang diisi dengan aktivitas Joyful Learning, seperti menggambar, mendongeng, permainan kelompok, dan olahraga ringan. Pendekatan ini dirancang untuk mengalihkan trauma fisik/mental siswa dari situasi darurat menjadi suasana yang tenang dan penuh kegembiraan.

3. Modul Belajar Darurat Nir-Stres & Edukasi Mitigasi Erupsi

PGRI menyusun modul belajar ringkas kontekstual yang berfokus pada edukasi kesiapsiagaan bencana, mitigasi lingkungan, serta penguatan karakter. KBM di tempat pengungsian diselenggarakan tanpa beban hafalan, tanpa ujian kaku, dan bebas dari target kurikulum formal.

4. Perlindungan Status Kedinasan Guru & Imunitas Legalitas via LKBH PGRI

PGRI memastikan bahwa guru-guru yang bertugas menjadi relawan pendamping di posko pengungsian dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban laporan administrasi digital (PMM/e-Kinerja). Melalui LKBH PGRI, organisasi memberikan jaminan perlindungan hukum (Legal Shield) agar hak-hak keuangan dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) para pendidik di area bencana tetap dicairkan utuh 100%.

Matriks Layanan Pemulihan Siswa di Posko Pengungsian

“Anak-anak di pengungsian tidak boleh kehilangan masa kecil dan hak bahagianya. Melalui Posko Trauma Healing SLCC PGRI, kami hadir memeluk ketakutan mereka, menghapus trauma erupsi, dan menyalakan kembali senyum serta asa masa depan mereka.” — Pengurus Besar PGRI / SLCC PGRI / LKBH PGRI.

admin

Beban Administrasi Guru Ditambah Lagi? Jawaban Menohok PGRI untuk Kebijakan Baru

Siaran Pers PGRI:

Beban Administrasi Guru Ditambah Lagi? Jawaban Menohok PGRI untuk Kebijakan Baru

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis penegasan sikap resmi dan perisai imunitas profesi bertajuk Penolakan Penambahan Beban Administrasi Baru dan Desakan Pemurnian Tugas Utama Guru Sebagai Mendidik dan Mengajar. Dokumen ini diterbitkan oleh PB PGRI bersama PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk merespons wacana maupun kebijakan baru daerah/pusat yang kembali menambahkan dokumen pelaporan digital, pengisian instrumen redundant, atau tugas administratif di luar fungsi utama pembelajaran.

PGRI secara menohok menegaskan: Guru adalah pendidik dan pemantik nalar bangsa, bukan juru ketik aplikasi, pengumpul sertifikat, atau juru rekap berkas birokrasi! Setiap kebijakan yang merampas waktu tatap muka guru dengan siswa adalah bentuk penurunan mutu pendidikan secara masif.

4 Jawaban Menohok & Sikap Tegas PB PGRI

1. Tolak Pembebanan Aplikasi Tambahan & Moratorium Laporan Redundan

PB PGRI menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan peluncuran platform, aplikasi, atau format laporan administrasi baru yang tidak terintegrasi secara tunggal. PGRI melarang keras sekolah memberlakukan syarat pelaporan ganda (fisik dan digital) yang memicu burnout dan merusak kesehatan mental guru.

2. Pengembalian Hakekat Jam Mengajar & Kualitas Interaksi Pembelajaran

PGRI mendesak agar seluruh evaluasi kinerja guru diukur secara murni dari kualitas interaksi di dalam kelas—seperti penerapan Deep Learning (Mindful, Meaningful, Joyful)—bukan dari tumpukan upload aksi nyata, presensi berlebih, atau pemenuhan poin-poin administrasi formalitas yang menyita waktu istirahat dan persiapan mengajar.

3. Perlindungan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Instrumen Administrasi Baru

PGRI mengunci posisi bahwa hak keuangan guru, khususnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan insentif daerah, tidak boleh disandera atau ditunda dengan alasan belum memenuhi instrumen administrasi baru. Pemotongan atau penundaan hak finansial akibat urusan berkas digital adalah tindakan melawan hukum dan mencederai kesejahteraan guru.

4. Perisai Legalitas Kedinasan & Penolakan Intimidasi Birokrasi via LKBH PGRI

PGRI menjamin perlindungan hukum total bagi Kepala Sekolah dan guru yang memilih berfokus pada keselamatan siswa dan mutu pengajaran kelas daripada menuruti tuntutan administrasi baru yang tidak rasional. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perisai hukum (Legal Shield) untuk memproses pejabat atau pengawas yang melakukan intimidasi dan pemaksaan beban administrasi secara sepihak.

Matriks Transformasi Beban Kerja Guru

“Stop memperlakukan guru seperti buruh ketik administrasi! Kembalikan guru ke fungsi mulianya di dalam kelas. Setiap menit yang dicuri oleh aplikasi digital berlebih adalah menit belajar yang dirampas dari anak-anak bangsa.” — Pengurus Besar PGRI / SLCC PGRI / LKBH PGRI.

admin

Cara Mudah Cetak KTA Digital PGRI Secara Online untuk Syarat Bantuan Hukum

Siaran Pers PGRI:

Cara Mudah Cetak KTA Digital PGRI Secara Online untuk Syarat Bantuan Hukum

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan teknis pelayanan keanggotaan dan percepatan proteksi profesi bertajuk Prosedur Praktis Cetak Mandiri Kartu Tanda Anggota (KTA) Digital PGRI Melalui Sistem Informasi Keanggotaan (Sistem KTA Online) Sebagai Syarat Mutlak Akses Bantuan Hukum Gratis LKBH PGRI. Dokumen ini dikeluarkan oleh PB PGRI bersama PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memastikan seluruh pendidik—baik guru ASN, PPPK, maupun honorer—dapat memverifikasi status keanggotaannya secara cepat guna memperoleh perlindungan imunitas profesi, advokasi hukum gratis, serta akses layanan finansial Koperasi/Kopdes.

PGRI menegaskan bahwa KTA Digital PGRI bukan sekadar identitas formalitas, melainkan dokumen legalitas diri yang mengaktifkan seluruh perisai imunitas profesi dan hak-hak advokasi organisasi di saat guru menghadapi sengketa kedinasan atau ancaman kriminalisasi.

4 Langkah Praktis Cetak KTA Digital PGRI Secara Online

1. Akses Portal / Aplikasi Resmi Keanggotaan PGRI

Guru membuka portal resmi Sistem Informasi Keanggotaan PGRI melalui peramban (browser) atau mengunduh Aplikasi KTA Digital PGRI di telepon pintar. Pilih menu Registrasi / Login Anggota untuk memulai proses verifikasi akun.

2. Pengisian Data Diri & Pemutakhiran Profil (Updating Data)

Masukkan nomor NIK, NUPTK, serta data unit kerja (sekolah/instansi) tempat mengabdi. Bagi guru yang sudah terdaftar, lakukan login menggunakan nomor KTA lama atau email aktif untuk memperbarui foto profil resmi berseragam batik PGRI dan memastikan status keanggotaan dalam posisi aktif.

3. Verifikasi Digital & Penerbitan Nomor KTA Nasional

Sistem digital PGRI secara otomatis memvalidasi data keanggotaan dengan database pengurus cabang/kabupaten setempat. Setelah terverifikasi, sistem menerbitkan KTA Digital PGRI yang dilengkapi dengan QR Code validasi keamanan nasional untuk mencegah pemalsuan identitas.

4. Unduh & Cetak Mandiri Format Card/PDF

Guru dapat langsung mengunduh file KTA Digital dalam format PDF atau gambar (JPEG/PNG) berkualitas tinggi. Kartu dapat disimpan dalam ponsel pintar atau dicetak secara mandiri menggunakan media kartu plastik/kertas tebal untuk dilampirkan sebagai syarat kelengkapan berkas bantuan hukum LKBH PGRI.

Syarat Pengajuan Bantuan Hukum Gratis LKBH PGRI Menggunakan KTA Digital

Untuk memperoleh pendampingan advokat gratis 100% dari LKBH PGRI saat menghadapi pemanggilan APH atau dugaan kriminalisasi pendisiplinan murid, guru wajib melengkapi berkas administrasi awal berikut:

1. Fotokopi/File KTA Digital PGRI Aktif (dengan QR Code terverifikasi).
2. Surat Permohonan Bantuan Hukum Resmi yang ditandatangani guru bersangkutan.
3. Chronologis/Kronologi Kejadian Singkat mengenai tindakan pendisiplinan atau sengketa kedinasan yang dihadapi.
4. Surat Pemanggilan / Laporan Polisi (apabila sudah menerima surat dari Aparat Penegak Hukum).

Matriks Pelayanan KTA Digital & Akses Bantuan Hukum

“Jangan tunda pemutakhiran identitas profesi Anda. Kepemilikan KTA Digital PGRI adalah Kunci Utama yang mengaktifkan seluruh perisai imunitas dan bantuan hukum gratis dari LKBH PGRI. Amankan status keanggotaan Anda sekarang juga!” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.

admin

Isu Pemotongan Tunjangan Khusus Guru Bencana: PGRI Siapkan Langkah Advokasi

Isu Pemotongan Tunjangan Khusus Guru Bencana: PGRI Siapkan Langkah Advokasi

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar penegasan hak finansial krisis dan panduan advokasi kedinasan bertajuk Protokol Pengawalan Kesejahteraan Krisis dan Pembentengan Imunitas Finansial Tunjangan Khusus Guru (TKG) di Area Bencana. Dokumen ini dikeluarkan secara resmi melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk merespons maraknya isu, ancaman pemotongan, maupun penundaan penyaluran Tunjangan Khusus Guru di wilayah terdampak bencana alam (seperti zona erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan bencana Karhutla).

PGRI menegaskan bahwa Tunjangan Khusus Guru di daerah bencana adalah hak jaminan sosial-ekonomi yang dilindungi undang-undang untuk menopang daya tahan hidup para pendidik yang bertugas di tengah kondisi darurat. Pemotongan atau penghentian tunjangan secara sepihak dengan alasan efisiensi anggaran atau kendala administrasi adalah tindakan tidak berkemanusiaan yang melanggar hukum.

4 Langkah Aksi Advokasi & Pembentengan Hak Finansial Guru Versi PB PGRI

1. Desakan Pencairan Utuh Tanpa Pemotongan Administrasi

PB PGRI mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi Tunjangan Khusus Daerah Bencana ditransfer secara utuh 100% langsung ke rekening guru. PGRI melarang keras adanya pemotongan oleh Dinas Pendidikan maupun pihak penyalur dengan dalih biaya administrasi, iuran sukarela, atau pengalihan dana tanggap darurat daerah.

2. Moratorium Syarat Evaluasi e-Kinerja/PMM Bagi Penerima Tunjangan Bencana

PGRI menuntut penghentian sementara (moratorium) syarat validasi e-Kinerja dan aksi nyata PMM sebagai kriteria pencairan Tunjangan Khusus Bencana. Guru yang bertugas di posko pengungsian, wilayah krisis lingkungan, atau sekolah darurat tidak boleh kehilangan hak finansialnya hanya karena keterbatasan akses internet dan fokus mendampingi anak didik di area bencana.

3. Pemetaan & Audit Data Posko Bencana via SLCC PGRI

Melalui PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), organisasi mengaktifkan Posko Data Tunjangan Bencana di seluruh wilayah krisis. Tim SLCC bertugas menginventarisasi nama-nama guru penerima, memverifikasi keterlambatan transfer, serta mendokumentasikan kendala di lapangan guna menyusun laporan audit publik yang transparan.

4. Somasi Hukum & Posko Pengaduan Finansial via LKBH PGRI

PGRI menyiagakan perisai advokasi hukum total (Legal Shield) bagi pendidik yang mengalami intimidasi atau pemotongan tunjangan. Melalui LKBH PGRI, organisasi siap melayangkan Surat Somasi Resmi kepada pejabat daerah/Dinas Pendidikan yang terbukti melakukan pemotongan tidak sah, serta membawa dugaan penyelewengan dana bencana ke ranah hukum (KPK/BPK dan Aparat Penegak Hukum).

Matriks Pengawalan Tunjangan Khusus Guru Bencana

“Tunjangan Khusus Bencana adalah hak penyambung hidup para guru yang mengabdi di tengah pertaruhan nyawa dan krisis. PGRI pasang badan: tidak boleh ada pemotongan satu rupiah pun dari hak guru bencana!” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.

admin

Sekolah Terbakar Akibat Karhutla: PGRI Minta Dana Renovasi Cepat Tanpa Birokrasi

Siaran Pers PGRI:

Sekolah Terbakar Akibat Karhutla: PGRI Minta Dana Renovasi Cepat Tanpa Birokrasi

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis surat desakan darurat dan kerangka aksi penanganan krisis infrastruktur bertajuk Mekanisme Fast-Track Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Darurat dan Diskresi Pemulihan Bangunan Sekolah Terbakar Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dokumen ini diterbitkan secara resmi melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk merespons musibah terbakarnya fasilitas sekolah di berbagai area rawan Karhutla, guna memastikan pemulihan sarana belajar berjalan seketika tanpa terhambat prosedur birokrasi anggaran yang kaku dan berbelit.

PGRI menegaskan bahwa rusaknya fisik sekolah akibat bencana Karhutla adalah kondisi darurat nasional yang menuntut tindakan luar biasa (extraordinary action). Membiarkan anak-anak belajar di reruntuhan atau menunda perbaikan hingga siklus anggaran tahun depan adalah bentuk pembiaran terhadap hak dasar pendidikan.

4 Tuntutan Darurat & Kerangka Aksi Cepat PB PGRI

1. Aktivasi Pencairan Fast-Track DAK Fisik Darurat & Dana BPTB

PB PGRI mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera memangkas alur verifikasi fisik dan mengaktifkan skema Fast-Track Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Darurat atau Bantuan Pemerintah Tugas Pembantuan (BPTB). Pencairan dana rekonstruksi gedung sekolah wajib cair maksimal 14 hari kerja sejak laporan kerusakan diterima tanpa menyyaratkan proposal rumit.

2. Diskresi Pemanfaatan Bangunan Darurat & Dual-Function Shelter

PGRI memberikan instruksi dan jaminan diskresi bagi Kepala Sekolah untuk bekerja sama dengan pemerintah desa, pengurus Koperasi Desa (Kopdes), serta masyarakat lokal guna mengalihfungsikan fasilitas umum (seperti balai desa, aula, atau tenda darurat BNPB) menjadi ruang kelas sementara (Dual-Function Shelter). Proses belajar-mengajar tidak boleh terhenti total hanya karena fisik bangunan utama terbakar.

3. Fasilitasi PJJ Darurat & Bantuan Logistik Belajar via SLCC PGRI

Melalui PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), PGRI menyalurkan bantuan perangkat modul belajar cetak ringkas, paket kuota darurat, serta fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah yang terpaksa meliburkan KBM tatap muka. SLCC juga menyiagakan tim relawan untuk menyalurkan layanan Psychological First Aid (PFA) guna memulihkan trauma guru dan siswa pasca-musibah kebakaran.

4. Perisai Imunitas Administrasi & Perlindungan Hukum via LKBH PGRI

PGRI membentengi Kepala Sekolah dan panitia pembangunan sekolah dari ancaman kriminalisasi atau tuduhan pelanggaran prosedur administrasi pengadaan barang/jasa saat melakukan penanganan darurat. Melalui LKBH PGRI, organisasi memberikan perisai perlindungan hukum (Legal Shield) atas seluruh keputusan diskresi finansial dan fisik yang diambil demi menyelamatkan proses pendidikan warga sekolah.

Matriks Perbandingan Penanganan Sarana Sekolah Terbakar

“Gedung sekolah boleh hangus terbakar, tetapi masa depan dan semangat belajar anak-anak bangsa tidak boleh padam. Pemerintah wajib segera mengucurkan dana rekonstruksi darurat tanpa birokrasi berbelit, dan PGRI akan berdiri di garis depan mengawal pemulihan sekolah hingga tuntas!” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.

admin

Bantuan Usaha Kopdes untuk Guru Swasta: Syarat Lengkap dan Cara Pengajuannya

Bantuan Usaha Kopdes untuk Guru Swasta: Syarat Lengkap dan Cara Pengajuannya

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan kemitraan ekonomi dan prosedur pengajuan bantuan usaha bertajuk Panduan Praktis Akses Pembiayaan dan Bantuan Usaha Koperasi Desa (Kopdes) Bagi Guru Swasta dan Guru Honorer Yayasan. Dokumen ini diterbitkan oleh PB PGRI melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memberikan akses permodalan yang adil, transparan, dan bebas dari jerat imbal hasil tinggi (anti-riba) guna menopang kemandirian ekonomi para pendidik di sekolah swasta.

PGRI menilai bahwa guru swasta kerap menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat keterbatasan anggaran yayasan. Sinergi dengan Kopdes menjadi solusi konkret untuk membuka kran pendapatan tambahan melalui pembiayaan usaha produktif yang sah dan terlindungi secara hukum.

Syarat Lengkap Pengajuan Bantuan Usaha Kopdes Bagi Guru Swasta

Untuk memastikan penyaluran permodalan tepat sasaran dan akuntabel, PB PGRI menyusun standar persyaratan yang mudah dan tidak memberatkan:

1. Keanggotaan & Identitas Resmi:
   • Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PGRI yang aktif.
   • Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) bertempat tinggal di wilayah desa/kecamatan setempat.
2. Status Kepegawaian Sekolah:
   • Surat Keterangan mengajar aktif dari Kepala Sekolah atau Yayasan tempat bertugas.
3. Proposal Rencana Usaha Ringkas:
   • Deskripsi unit usaha produktif (seperti usaha olahan pangan, perdagangan eceran, jasa digital/PPOB, atau hasil pertanian/peternakan).
   • Rincian kebutuhan modal dan proyeksi perputaran usaha sederhana.
4. Komitmen Akad Kemitraan Syariah:
   • Bersedia menandatangani akad kerja sama Mudarabah (bagi hasil) atau Murabahah (pengadaan alat/bahan usaha) bebas riba tanpa jaminan fisik yang memberatkan.

4 Langkah Praktis Cara Pengajuan Permodalan Usaha

1. Pendaftaran & Verifikasi Berkas via Aplikasi Koperasi Digital SLCC PGRI

Guru swasta dapat mengajukan permohonan bantuan secara digital melalui platform Koperasi Digital yang difasilitasi oleh PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC). Verifikasi status keanggotaan dan kelayakan usaha dilakukan secara otomatis berbasis data NUPTK/KTA PGRI untuk mempercepat proses persetujuan tanpa birokrasi berbelit.

2. Akad Pembiayaan Bebas Riba & Pencairan Modal Usaha

Setelah verifikasi disetujui, pengurus Kopdes bersama guru menandatangani akad pembiayaan syariah (Qardhul Hasan untuk kondisi khusus, atau Mudarabah/Murabahah untuk usaha komersial). Dana bantuan atau barang modal disalurkan langsung tanpa potongan biaya administrasi tersembunyi.

3. Jaminan Penyerapan Hasil Usaha (Offtaker) oleh Kopdes

Kopdes tidak hanya memberikan modal, tetapi juga bertindak sebagai penampung dan pemasar (offtaker) hasil produksi guru swasta. Produk olahan atau jasa yang dihasilkan dipasarkan melalui minimarket Kopdes, ekosistem digital KPRI, serta jaringan pasar desa untuk menjamin kepastian pembeli.

4. Pendampingan Insentif Pajak & Proteksi Legalitas via LKBH PGRI

PGRI memberikan bimbingan teknis perpajakan agar guru swasta dapat memanfaatkan fasilitas bebas PPh untuk omzet usaha di bawah Rp500 juta per tahun. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perlindungan hukum (Legal Shield) untuk memproteksi usaha guru dari persaingan tidak sehat, pemerasan oknum, maupun intimidasi pihak luar.

Matriks Akses Bantuan Usaha Guru Swasta

“Kesejahteraan guru swasta adalah bagian utuh dari kehormatan dunia pendidikan. Melalui bantuan usaha Kopdes yang transparan dan bebas riba, PGRI hadir membukakan jalan kemandirian ekonomi agar para pendidik dapat mengabdi dengan tenang dan bermartabat.” — Pengurus Besar PGRI / SLCC PGRI / LKBH PGRI.